Evaluasi dan rekomendasi 100 hari ‘Jakarta Baru’


Mungkin Pak Jokowi dan Basuki tidak pernah menyangka bahwa di 100 hari kepemimpinannya, dia dan Kota Megapolitan Jakarta dihadiahi kado berupa banjir yang maha dahsyat, bahkan menurut beberapa sumber banjir yang terjadi di awal tahun baru ini lebih dahsayat dari banjir – banjir di Jakarta sebelumnya.  Akibat dari kejadian luar biasa berupa banjir besar yang menimpa Jakarta di awal tahun ini adalah kerugian materi yang mencapai 20 trilyun rupiah, baca di ( http://www.kabar24.com/index.php/banjir-jakarta-2013-kata-jokowi-kerugian-rp20-triliun/).  Satu angka yang fantastis untuk ukuran kerugian terjadinya bencana alam. Belum lagi dikabarkan akibat banjir yang terjadi selama beberapa hari ini menimbulkan korban tewas di beberapa tempat di jakarta, total korban tewas akibat banjir kemarin menurut beberapa sumber adalah 19 orang, ini juga merupakan korban yang tidak sedikit. Belum lagi ada sekitar 50 ribu pengungsi yang terjadi (http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/20/16281213/BNPB.Pengungsi.Korban.Banjir.Capai.50.Ribu.Jiwa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp).

Saya tidak hendak membincangkan tentang Banjir Jakarta dengan kerugian yang sedemikian banyak, karena pasti berbagai media telah memberitakan hal tersebut, yang menjadi fokus pembahasan dalam bincang – bincang ringan di artikel saya kali ini adalah tentang 100 hari kepemimpinan Jokowi-Ahok. Akan tetapi mungkin saya juga agak terlambat menuliskan artikel ini karena 100 hari kepemimpinan Jokowi –Ahok sudah dibahas di berbagai media beberapa hari yang lalu, tapi tak apalah, itung – itung urun rembug buat sepasang Pemimpin yang memiliki jargon Jakarta-Baru ini. Tentu dengan proporsi saya sebagai rakyat jelata yang menginginkan adanya perubahan mnyeluruh di negeri ini, termasuk juga Jakarta sebagai wilayah poros pembangunan dari Indonesia.

Sebelum lebih lanjut bincang-bincang tentang evaluasi dan rekomendasi 100 hari Jakarta baru, saya perlu meluruskan bahwa proporsi saya hanya rakyat jelata, yang tidak punya latar belakang politik, tak punya latar belakang tata kota, atau latar belakang histori tentang Problematika Jakarta. Satu – satunya latar belakang yang saya miliki adalah seorang yang pernah menjadi aktivis mahasiswa yang memiliki model gerakan ekstra parlementer yang bertugas mengawal proses demokrasi formal, termasuk kebijakan – kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat, itu berarti menjadi tanggung jawab saya juga untuk turut berpartisipasi, minimal urun rembug dengan bentuk tulisan.

Apresiasi untuk Jokowi-Ahok

Well, mari sekarang kita bincangkan tentang evaluasi 100 hari Jakarta Baru. Tentang kebijakan – kebijakan dari duet pasangan yang pada Pilkada oktober tahun lalu tersebut terpilih menjadi Gubernur dan wakil gubernur jakarta. Yang pertama, tentu pujian saya sampaikan kepada Jokowi-Ahok atas beberapa terobosan yang ditunjukkan beliau berdua dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa saya rangkum, yaitu terobosannya blusukan, yang saya kira ini satu langkah baru bagi seorang pemimpin untuk menampung aspirasi dari rakyatnya. Dengan melakukan blusukan, seorang pemimpin bisa melihat langsung permasalahan yang menimpa rakyatnya. Yang kedua adalah tentang kebijakannya yang ‘merakyat’. Hal ini pernah ditunjukkan ketika buruh melakukan demo, lalu setelah peristiwa ini Jokowi langsung melakukan langkah menaikkan UMR untuk buruh. Begitu juga ketika beberapa waktu lalu Jokowi melantik salah satu walikota di bekas TPA sampah di salah satu Kota di jakarta.

Kebijakan yang ketiga yang mungkin perlu mendapat apresiasi adalah terkait sikapnya yang cepat tanggap ketika memutuskan sesuatu. Seperti misalnya ketika beliau mengadakan Jakarta Night Festival, yang sebelum – sebelumnya belum pernah diadakan, baru saja terlintas di pemikiran Jokowi beberapa pekan sebelum acara, atau kebijakannya menaikkan upah minimum regional yang terkesan cepat tanggap, atau juga kebijakannya yang membuat KJS untuk urusan kesehatan. Hal ini mungkin menjadi satu hal yang bisa kita apresiasi atas kinerja Jokowi selama 100 hari kepemimpinannya.

Evaluasi 100 hari Jakarta baru

Namun, rasa – rasanya tidak bijak ketika kita hanya memberikan apresiasi kepada Jokowi dan Ahok tanpa mengevaluasi kepemimpinan beliau yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Hal ini tentu terkait jargon Jakarta baru yang dijanjikannya, dan salah satunya adalah kebijakannya yang untuk komitmen senantiasa dengan rakyat kecil. Nah, untuk yang satu ini mungkin kita perlu flashback terkait keputusan Jokowi untuk membangun 6 ruas jalan Tol yang akan segera digulirkan beberapa waktu kedepan. Bukankah keputusan membangun 6 ruas jalan Tol tersebut sangat bertentangan dengan kebijakannya yang selalu dekat dengan rakyat kecil? Karena seperti kita tahu jalan tol hanya bisa dinikmati oleh kalangan yang mempunyai mobil saja. Nah, kesimpulannya adalah sikapnya yang reaktif yang perlu untuk segera dibuang jauh – jauh oleh Pak Jokowi ketika ingin merubah Jakarta ke arah yang lebih baik.

Pun demikian ketika di korelasikan dengan kejadian banjir yang baru saja terjadi, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Pak Jokowi justru terfokus kepada 6 ruas jalan tol tersebut daripada membuat solusi alternatif jangka pendek untuk mencegah terjadinya banjir kemarin. Hal ini tentu ‘agak’ bertolak belakang dengan model kepemimpinan Jokowi yang ingin selalu bersama rakyat kecil. Lalu, bukankah efek dari Banjir kemarin yang paling merasakan akibatnya adalah rakyat dari kalangan menengah kebawah. Dengan kebijakan Jokowi yang lebih memilih meneruskan pembangunan Jalan Tol ini, berarti seakan, Jokowi tidak terlalu mempersoalkan Banjir? Dan itu berarti kata – kata Jokowi tersebut jauh panggang dari api. Kebijakan Jokowi kalau ditinjau dari aspek kebermanfaatannya kepada rakyat kecil, sangat tidak pro. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan janji beliau ketika kampanye inging selalu dekat dengan rakyat.

Evaluasi yang selanjutnya adalah, tentang kesiapan mesin birokrasi yang dipimpinnya, tentunya bersama sang wakil Gubernur, Pak Ahok. Ketika Jokowi dengan model kepemimpinannya yang benar – benar baru, misalnya dengan tradisi blusukannya. Atau model kepemimpinan yang terkesan tegas, sudah siapkah mesin birokrasi yang dipimpinnya itu untuk menyesuaikan dengan model dua kepemimpinan ini? Karena bagaimanapun juga, Jokowi dan Ahok tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi permasalahan Jakarta. Kalau kebiasaan yang tidak biasa tersebut diterapkan dalam model di mesin birokrasinya, tentu tidak akan sinkron, sehingga hal ini akan berdampak kepada kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Evaluasi yang ketiga adalah terkait pemanfaatan mitra strategis dan gaya kepemimpinan reaktif dari sosok Jokowi-Ahok. Pemanfaatan mitra strategis yang saya maksud adalah DPRD DKI Jakarta, yang tentu menjadi pihak yang bisa menjadi mitra Jokowi dalam pembangunan Jakarta. Untuk hal ini, saya kira Jokowi perlu meningkatkan kerjasama yang massif antara Pemda dan DPRD. Karena menurut pengamatan saya selama ini, Jokowi tidak begitu ‘akrab’ dengan DPRD. Misalnya masalah banjir, seringkali Jokowi menyampaikan ketika itu bukan wewenang Pemda, maka sudah selayaknya menjadi wewenang pemerintah pusat. Atau juga ketika terjadi pemoloran penetapan APBD Jakarta 2013, yang sampai sekarang masih belum ditetapkan. Hal tersebut diakibatkan karena model kepemimpinan Jokowi yang reaktif, misalnya ketika APBD sudah hampir final, tiba  – tiba Pak Jokowi memiliki ide pembuatan terowongan multifungsi, sehingga merubah RAPBD. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan penetapan APBD molor, yang tentu menghambat proses eksekusi dari APBD yang telah ditetapkan tersebut.

Yang selanjutnya yang saya kira perlu dibincangkan dalam artikel ini terkait Basuki Tjahaja Purnama, sang wakil gubernur, yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang ‘unik’. Unik karena yang pertama sikap arogannya dalam memutuskan sesuatu, atau dalam bertindak. Beberapa kali saya melihat di Youtube, Ahok seringkali emosi saat memimpin rapat, dan yang menarik setiap kali rapat, selalu diunggah ke situs Youtube. Bolehlah kalau kemudian alasannnya adalah masalah transparansi dan ketegasan dalam kepemimpinan. Akan tetapi masalah yang timbul adalah, apakah yang pernah kena ‘damprat’ dari Ahok tersebut tidak punya sisi manusiawi, dan pada akhirnya publik dengan mudah melihat sisi ‘arogannya’ Ahok.

Yang menjadi masalah terkait gaya kepemimpinan Ahok ini adalah, apakah pas pola kepemimpinan yang cenderung arogan, yang bertolak belakang dengan konsepnya Jokowi yang murah senyum dan merakyat, terhadap model masyarakat Jakarta. Tentu kita masih ingat, Foke yang pada waktu itu memiliki gaya kepemimpinan tegas saja dihindari, apalagi ini Ahok dengan beraninya dia maki – maki beberapa orang yang dianggap tidak beres. Okelah, kalau kemudian ini justru menjadi keunggulan dari model kepemimpinan Ahok, akan tetapi kalau ini justru menjadi bumerang bagi Ahok, bagaimana coba?

Rekomendasi ‘Jakarta-baru’

Hampir satu halaman kertas A4 lebih saya membincangkan evaluasi Jakarta Baru. Tidak bijak rasanya kalau saya tidak memberikan rekomendasi untuk kelanjutan kepemimpinan Jokowi-Ahok ini. Rekomendasinya tentu berlandaskan hasil evaluasi 100 hari kepemimpinan beliau berdua. Yang pertama adalah terkait hal yang harus dihindari ketika ingin membuat sebuah konsep Jakarta Baru, yakni menghindari pola kepemimpinan reaktif. Mengapa kepemimpinan reaktif harus dihindari, sebab model ini hanya terkesan kedangkalan berfikir seseorang, tanpa menimang akibat dari eksekusi pemikiran reaktif tersebut. Kepemimpinan reaktif ini harus diganti dengan pola kepemimpian yang terencana, dan memiliki daya efek yang luar biasa bagi kebutuhan rakyat.

Yang kedua adalah Jokowi harus fokus bekerja untuk rakyat, dengan efek tentu harus meninggalkan dunia pencitraan yang selama ini sering digaung – gaungkan para pihak yang apriori terhadap kinerja Jokowi. Artinya, Jokowi harus siap bercerai dengan media, karena kita sangat paham bahwa media itu juga memiliki kepentingan politik, bisa jadi kalau Jokowi masih saja ‘bercumbu sangat mesra’ dengan media, ketika kepentingan politinya berseberangan dengan media, siap – siap saj aJokowi dihancurkan oleh media yang bersangkutan. Untuk hal ini, Jokowi bisa mencontoh dari pola dan karakter dua pemimpin nasional lainnya, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Keduanya saya kira menjadi model kepemimpinan yang pas, disaat media tidak dekat, tapi kontribusi kepada rakyat tetap terjaga, bahkan keduanya adalah model kepemimpinan yang bisa dikatakan prestatif.

Satu agenda konkrit yang saya usulkan kedepan adalah, fokus membangun monorail sebagai solusi transportasi dan kemacetan, tetep fokus penanganan banjir dengan berbagai gagasan briliannya, dan fokus dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat jakarta, salah satunya mengurangi blusukan, kuatkan mesin birokrat, dan berdayakan masyarakat miskin menengah.

Rekomendasi selanjutnya tentu adalah manajerial dalam konteks mesin birokrasi. Jokowi dan Ahok, perlu untuk membuat mesin birokrasi yang selama ini mungkin belum terbiasa dengan kepemimpinan gaya Jokowi dengan ‘blusukan’nya, atau Ahok dengan ‘arogan’nya, memacu untuk menyelaraskan dengan model keduanya. Dibiasakan, tentu dengan cara memilih kebijakan yang bisa jadi tidak populis di mata publik, misal mengurangi intensitas ‘blusukan’ bisa jadi ini menjadi alternatif bagi Jokowi untuk membuat mesin birokrasi yang dipimpinnya lebih hidup.

Yang terakhir, ini bukan rekomendasi, tapi hanya sekedar saran, terkhusus untuk para loyalis dan militan Jokowi-Ahok. Mungkin beberapa waktu lalu, sampai kini barangkali, masih saja, dengan pembelaan yang begitu membabi buta, membela Jokowi habis – habisan saat ada yang mengkritik Jokowi dalam beberapa hal, perlu kiranya kita memahami, bahwa Jokowi adalah manusia biasa. Jangan sampai kita mengkultuskan habis- habisan layaknya dia adalah orang yang paling benar, sehingga ketika ada satu kasus menghampiri, Jokowi masih tetap dibela dan menyalahkan pihak – pihak yang dulu mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut. Misalnya masalah banjir, beberapa loyalis Jokowi banjir adalah warisan dari yang sebelum Jokowi, ada benarnya memang, tetapi tidak pantas ketika kita mengklaim kita adalah negarawan, lalu melempar kesalahan itu kepada orang yang dahulu pernah bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Walaupun memang permasalahan tersebut belum tuntas kita, tugas para penerus adalah menyelesaikan yang belum tuntas, bukan malah menyalahkan pendahulu. Ini yang mesti menjadi catatan bagi Jokowi dan Ahok untuk membenahi Jakarta menjadi lebih baik.

Semoga kita lebih bersikap dewasa dalam segala hal, karena ciri negarawan sejati adalah memiliki sikap dewasa, siap dikritik, dan terus fokus membangun negeri.

Selamat bekerja pak Jokowi.

Mari berdiskusi

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s