Menyongsong Mihwar Dauli (Materi Tatsqif Spesial Pak Cah)


Jum’at, (30/12) diakhir bulan desember dan juga sekaligus akhir tahun 2011 ini menyisakan banyak catatan – catatan. Catatan –

Empat Mihwar dakwah

Empat Mihwar dakwah

catatan kita sebagai manusia biasa yang terekam indah, baik catatan amal baik kita maupun catatan maksiat kita, semuanya terekam sempurna dihadapan Allah SWT. Yang menjadi perhatian, sudahkah kemudian kita mencermati, sejauh mana diri ini berjalan, apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita perbuat. Sudahkah selama setahun ini kita memberikan segenap potensi kita untuk dakwah ini, tentang menikmati tarbiyah, tentang rekrutimen kita, tentang produktivitas amal kita, tentang, tentang, ya tentang segalanya. Khusnudzan saya, hari ini kita menjadi kader – kader yang progresif dan produktif, progresif dalam amal, produktif dalam pencapaian hasil dalam dakwah ini. Semoga. Dengan begitu kita pantas mendapat predikat kader yang beruntung, bukan kader merugi. Sepakat?

Yap, masih di hari Jum’at (30/12), sementara abaikan catatan saya di paragraf atas tersebut, karena catatan itu hanya sekumpulan lintasan pikiran yang tiba – tiba melintas begitu saja, sebagai akibat dari kegundahan saya, tentang kondisi kita akhir – akhir ini. Emm, hari itu saya terlihat sibuk, dibantu beberapa ‘sesepuh’ kampus, sibuk mempersiapkan ujian, atau bahasa arabnya adalah imtihan, ingat, imtihan lho, bukan yang lainnya ^_^. Akhirnya dengan segala keterbatasan, teraksanalah agenda siang itu, imtihan tatsqif. Dan dilanjutkan dengan agenda taujih spesial tatsqif kamis yang hari itu sedianya diisi oleh Pak Cah, dan Pak Cah sudah mempersiapkan bahan taujihnya, namun karena ada agenda mendesak (baca;taklimat) DPP, akhirnya beliau terpaksa menunda mengisi di Unnes (hmm, udah dua kali Pak), dan akhirnya diisi oleh Ust. Agus Mas’udi. Dengan materi dari Pak Cah.

Ennn… yang jelas, untuk mereview kembali materi Pak Cah saat tatsqif, saya tuliskan lagi di artikel ini. Lebih tepatna di paragraf IV. Ingat ya, kalau mau ngopi artikel Pak Cah di paragraf IV, jangan di paragraf sebelumnya. Oke… tapi kalau mau ngopi paragraf sebelumnya juga ga pa pa seeh..

Ini nih taujihnya Pak Cah, silahkan dikopi….

Perjalanan dakwah amatlah panjang, tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu, zaman atau tempat tertentu, dan amat banyak tantangan yang menghadang.  Oleh karena perjalanan gerakan dakwah yang amat panjang, tak bisa dipungkiri persiapan yang matang dan memadai amat signifikan untuk dilakukan. Segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk persiapan hendaknya diperhatikan dengan seksama, supaya dalam meniti perjalanan panjang tersebut telah dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan asasi:

                “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi……” (Al Anfal : 60)

                Ustadz Asy Syahid Hasan Al Banna berwasiat, “Putaran waktu akan memperlihatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dan memberikan peluang kepada kita untuk berbuat. Dunia akan melihat bahwa dakwah kita adalah hidayah, kemenangan dan kedamaian yang dapat menyembuhkan dari rasa sakit yang sedang dideritanya. Setelah itu tibalah giliran kita untuk memimpin dunia karena bumi tetap akan berputar dan kejayaan itu akan kembali kepada kita”.

                “Hanya Allahlah harapan kita satu-satunya,” lanjut beliau, “maka bersiap-siaplah dan berbuatlah, jangan menunggu datangnya esok, karena bisa jadi engkau tidak bisa berbuat apa-apa esok hari. Kita memang harus menunggu putaran waktu itu, akan tetapi kita tidak boleh berhenti, kita harus berbuat dan terus melangkah karena kita tidak mengenal kata berhenti dalam berjuang” .

Untuk mencapai kejayaan di masa depan seperti yang dicita-citakan gerakan Islam, perlu disusun kerangka gerak yang integral, bertahap dan berkesinambungan. Secara teoritis, kerangka gerak yang dimaksud meliputi empat lingkar kegiatan (mihwar) gerakan. Pertama adalah lingkar kegiatan ideologisasi gerakan (mihwar tanzhimi), kedua adalah lingkar kegiatan sosialisasi gerakan (mihwar sya’bi), ketiga adalah lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan politik (mihwar mu’assasi), dan keempat adalah lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan negara (mihwar daulah).

Masing-masing lingkar kegiatan saling berhubungan dengan yang lain secara sinergis, dan logika yang digunakan dalam konteks kesinambungan antar lingkar kegiatan ini bukanlah “meninggalkan” akan tetapi “menambah”. Artinya, gerakan dakwah setelah melalui lingkar kegiatan ideologisasi, bukannya meninggalkan untuk menuju lingkar kegiatan sosialisasi, akan tetapi setiap lingkar kegiatan terus berjalan tanpa berhenti, dan ketika sudah mencapai batas kesiapan optimum akan menambah lingkar kegiatan berikutnya.

Dengan demikian, sebuah gerakan dakwah yang telah mencapai fase lingkar kegiatan penetrasi kenegaraan, berarti pada saat yang bersamaan mereka tengah melakukan keempat lingkar kegiatan secara bersamaan dan sinergis satu dengan yang lainnya. Secara sederhana keempat lingkar kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Keterangan:

  1. Lingkar kegiatan ideologisasi gerakan (mihwar tanzhimi)
  2. Lingkar kegiatan sosialisasi gerakan (mihwar sya’bi)
  3. Lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan politik (mihwar mu’assasi)
  4. Lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan negara (mihwar daulah).

                Kesuksesan melalui sebuah lingkar kegiatan ditentukan oleh sejauh mana keberhasilan dari lingkar kegiatan sebelumnya. Dengan kata lain, keseluruhan lingkar kegiatan tersebut saling berkorelasi secara positif terhadap yang lain, karena lingkar kegiatan sebelumnya menjadi dasar berpijak bagi lingkar kegiatan setelahnya.

                Upaya meretas masa depan dakwah, dengan demikian, bertumpu kepada bagaimana gerakan dakwah  mengelola setiap lingkar kegiatan tersebut dengan cermat dan teliti. Setiap melalui suatu lingkar kegiatan, gerakan dakwah hendaknya mengkonstruksi aktivitas di dalamnya dengan penuh perhitungan dan kesungguhan.  Kelemahan dalam sebuah lingkar kegiatan, berdampak panjang pada kelemahan di dalam lingkar kegiatan yang lain.

Pada tulisan ini, kita hanya memfokuskan pada upaya untuk menyambut mihwar daulah, sebagaimana realitas dakwah yang kita hadapi. Setelah berhasil menunaikan pekerjaan-pekerjaan besar pada tiga mihwar sebelumnya, gerakan dakwah bisa menambah volume gerakannya dengan memasuki lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan negara (mihwar daulah). Pada kenyataannya, seperti apa kehidupan masyarakat amat banyak ditentukan oleh bagaimana negara mengelola dan mengatur urusan-urusan mereka.  Untuk itu, usaha penegakan keadilan, kebajikan dan penjagaan terhadap aspirasi umat tidak cukup dilakukan atau diwakili oleh partai politik saja.

                Ada banyak keterbatasan partai politik. Ia hanya salah satu instrumen yang kegiatannya dipengaruhi oleh berbagai sistem lain di dalam sebuah negara. Misalnya saja, kehidupan partai politik dipengaruhui oleh Undang-undang dan perangkat peraturan lain berkaitan dengan kepartaian dan Pemilihan Umum. Kalaupun lewat partai politik bisa mengirimkan aktivis dakwah untuk mengemban misi ke gedung parlemen, hal itu belum mencakup kebutuhan untuk mencapai sasaran-sasaran politik yang lebih luas.

                Oleh karena itu, gerakan dakwah harus memikirkan bagaimana bisa diciptakan sebuah pemerintahan yang berdaulat, terbebas dari pengaruh-pengaruh asing baik dari segi ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya. Sebuah pemerintahan yang akan melindungi masyarakat dari degradasi aqidah dan akhlaq, menunaikan hak-hak rakyat, menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap warga, mengolah sumber daya alam dengan penuh amanah. Hal itu menghajatkan keterlibatan para aktivis dakwah, sehingga harus diaplikasikan dalam lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan kenegaraan.

 

Islam, Negara dan Pemerintahan

                Setiap masyarakat memerlukan adanya suatu negara yang dapat memberikan identitas, perlindungan dan jaminan-jaminan kehidupan sosial kepada mereka.  Negara dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang mengatur aktivitas-aktivitas individu dalam hubungannya dengan masyarakat dimana negara itu bertindak sebagai kekuatan kolektif melalui perangkat peraturan-peraturan dan hukum-hukum tertentu.

                Al Qur’an dan Hadits telah menyebutkan konsep tentang ummat dengan ciri serta sifat-sifatnya, tentang dasar pengertian kebangsaan dan kerakyatan, tentang identitas bahasa dan budaya, termasuk hubungan internasional dan perjanjian antarnegara. Piagam Madinah (Sahifah Madinah) adalah salah satu contoh yang klasik yang disebutkan oleh Prof. Hamidullah sebagai The First Written Constitution of the World sebagai asas pertama terbentuknya sebuah negara dimana hidup di bawah pemerintahan ini berbagai bangsa dan agama — Islam, Kristen dan Yahudi.

                Piagam Madinah disebut oleh Dr. AJ. Wensinck dari Universitas Leiden sebagai Gemeente Verordening te Medina, adalah sebuah konstitusi tertulis negara pertama yang mendahului Konstitusi Amerika tahun 1787 yang dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia yang diawali oleh Declaration of Human Rights pada 5 Juli 1775. Demikian pula, Piagam Madinah mendahului Konstitusi Perancis pada tahun 1795 yang diawali oleh Les Droits de’l home et Du Citoyen pada Agustus 1789. Bahkan juga telah mendahului konstitusi tak tertulis (Unwritten Constitution or Convention) di Inggris yang dinamakan Magna Charta pada 15 Juni 1215.

                Dengan adanya konstitusi bagi Madinah tersebut, kendati di dalam Al Qur’an tidak ditemukan kata daulah Islamiyah atau negara Islam, akan tetapi Piagam itu sendiri telah menunjukkan status Madinah sebagai sebuah negara dalam pengertian masyarakat sekarang. Hal ini menunjukkan, gerakan dakwah di zaman Nabi saw dan para sahabat telah memasuki wilayah kerja kenegaraan setelah mereka melaksanakan hijrah ke Madinah. Inilah dasar yang sangat kokoh untuk memahami ide tentang pengelolaan negara.

                Al Qur’an membicarakan aspek kepemimpinan (imamah) berikut aplikasinya dalam kehidupan, sebagaimana firman Allah:

                “Taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul dan penguasa di antara kalian. Bila kalian berselisih tentang sesuatu, hendaklah kalian kembali kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu lebih baik bagi kalian dan itulah sebaik-baik penyelesaian” (An Nisa’:59).

                Al Qur’an juga menyentuh konsep amanah dan tanggung jawab dalam semua urusan baik sosial, ekonomi dan politik. Al Qur’an menyentuh konsep syura dalam urusan umat termasuk syura dalam wilayah politik dan kenegaraan, konsep wihdah atau unity, dan konsep khilafah.  Al Qur’an dan As Sunnah memberikan postulat tujuan dasar negara adalah tercapainya kondisi kebaikan universal:

                “Mereka adalah orang-orang yang jika Kami berikan kekuasaan di muka bumi, mendirikan shalat dan membayar zakat; memerintah berbuat yang ma’ruf dan mencegah perbuatan munkar. Maka kepada Allah lah kembali segala urusan” (Al Hajj: 41).

                Pemerintah dalam sebuah negara yang dikehendaki dalam Al Qur’an adalah sebuah alat kekuasaan untuk merealisasikan kebajikan universal di alam semesta. Hal ini mengandung dua pengertian. Pertama, pemerintah yang tengah berkuasa di suatu negara pada hakikatnya hanyalah pelaksana dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah sebagai pemegang otoritas mutlak di alam semesta. Mereka tidak berhak untuk menetapkan kebijakan yang jelas-jelas bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan-ketentuan ketuhanan.

                Kedua, bahwa fungsi pemerintahan tidaklah kembali kepada diri pribadi pihak-pihak yang sedang memegang amanah, akan tetapi harus memiliki orientasi kemaslahatan bagi umat secara umum. Banyak kejadian menunjukkan, pemegang kendali pemerintahan di berbagai negara menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya saja, dengan mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan negara untuk kembali kepada kepentingan yang amat sempit dan sesaat. Syaikh Hasan Al Banna menjelaskan, “memperbaiki pemerintahan sampai menjadi pemerintahan Islam yang sebenarnya; sehingga dapat memainkan perannya sebagai pelayan dan pekerja ummat demi kemaslahatannya”.

                Mengenai bentuk pemerintahan, tidak menjadi keharusan syari’at untuk ditetapkan dengan sebuah bentuk tertentu. Syaikh Hasan Al Banna menjelaskan dengan, “Bentuk dan jenis pemerintahannya tidak menjadi persoalan sepanjang sesuai dengan kaidah-kaidah umum dalam pemerintahan Islam”. Artinya, syari’at tidak mengharuskan adanya bentuk pemerintahan tertentu, akan tetapi lebih kepada substansi pemrintahan yang dikehendaki.

                Syaikh Said Hawa ketika mengambil pelajaran penting dari ungkapan Al Banna di atas, memberikan penjelasan sebagai berikut: “Jika kita berpegang kepada prinsip-prinsip ini dengan cara pandang yang luas, maka perjalanan menegakkan kedaulatan Islam akan mengambil pola yang relatif lunak. Dengan demikian, kita bisa menjadikan pihak-pihak yang berpotensi memerangi menjadi para pendukung”. Penjelasan ini tampaknya penting dikemukakan, mengingat temperamen beberapa kalangan aktivis dakwah yang cenderung menggunakan pola-pola kekerasan dalam upaya untuk perbaikan pemerintahan.

                “Kadang-kadang,” tulis Said Hawa, “kita menjumpai suatu sistem yang tidak perlu bermusuhan dengannya. Untuk itu, kita perlu mengembangkan dan menggiringnya menuju Islam secara lebih baik. Dengan demikian para pendukungnya akan merasa tenang berhadapan dengan kita, namun dengan syarat sistem itu bersesuaian dengan kaidah umum dalam Islam”.

                Prinsip ini menampakkan sisi-sisi orisinalitas ajaran Islam yang memang moderat. Praktek penyelenggaraan pemerintahan bukan merupakan wilayah pembahasan yang telah dihukumi dengan qath’i pada aspek bentuk dan teknis, tetapi masuk dalam wilayah ijtihad yang amat elastis. Akan tetapi, bagaimanapun bentuk pemerintahan yang telah dihasilkan lewat ijtihad, esensi sebuah pemerintahan Islam tidak boleh terhilangkan.

                Lebih lanjut Al Banna menjelaskan pemerintahan yang dimaksud, “Di antara sifat-sifatnya adalah rasa tanggung jawab, kasih sayang kepada rakyat, bersikap adil sesama manusia, menahan diri dari harta rakyat dan menghemat penggunaannya. Sedangkan kewajiban-kewajibannya antara lain memelihara keamanan, melaksanakan undang-undang, menyebarkan pengajaran, mempersiapkan kekuatan, menjaga kesehatan masyarakat, memelihara kepentingan umum, mengembangkan kekayaan negara, menjaga keselamatan harta benda, meninggikan akhlaq dan menyampaikan dakwah”.

                “Adapun hak-haknya, setelah menjalankan semua kewajiban, antara lain: loyalitas, ketaatan dan dukungan jiwa raga yang diberikan oleh rakyat. Apabila pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya, maka berilah nasihat dan bimbingan. Jika itu tidak membawa perubahan, maka dicabutlah loyalitas dan ketaatan darinya, karena tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah”, demikian tulis Al Banna.

 

Aplikasi Prinsip Kedaulatan Allah di Alam Semesta          

                Islam telah meletakkan pondasi yang kokoh bagi segala sistem kehidupan. Dalam wacana politik, keimanan kepada Allah Ta’ala menjadi landasan bagi konsep maupun aplikasi praktisnya. Allah telah mengecam mereka yang mengaku beriman kepada Allah akan tetapi ternyata dalam aplikasi praktisnya mereka mencari aturan  dari sistem-sistem lain (dalam ayat ini diistilahkan dengan thaghut):

                “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman  kepada apa yang diturunkan sebelum  kamu? Mereka hendak bertahkim kepada thaghut padahal mereka telah diperintah­kan  mengingkari thaghut itu. Dan syaitan  bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya” (An Nisa’ : 60)

                Dalam ayat lain Allah telah menegaskan tentang esensi tauhid yang harus diaplikasikan dalam seluruh bidang kehidupan:

                “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah  memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak (mau) mengerti ” (Yunus : 40).

                Berkomentar mengenai hal ini, dalam kitab tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Sayyid Qutb menga­takan:

                “Tak seorangpun di antara makhluk Allah yang berhak mensyariatkan selain apa  yang telah disyariatkan Allah dan  mengijinkan  bagi sesuatu makluk apapun. Hanya Allah sajalah yang berhak menetapkan syariat  untuk  hambaNya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala itulah  yang  mencipta alam  dan  mengaturnya  dengan hukum-hukum  universal  yang  Maha Besar,  yang  Allah pilihkan untuknya. Sedang kehidupan  manusia hanyalah sebuah perisai kecil yang ada dalam roda alam, karenanya harus diatur dengan suatu tasyri’ yang sejalan dengan hukum-hukum itu. Sedangkan segala sesuatu selain Allah tidak  berkuasa  atas peliputan itu. Ini tidak dapat diubah lagi”.

                Allah Ta’ala juga telah menegaskan bahwa Ia adalah pemilik otoritas ketetapan:

                “Mereka berkata: Apakah ada barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini? Katakanlah: Sungguh urusan ini seluruhnya di tangan Allah” (Ali ‘Imran:154).

                “Janganlah kamu mengatakan apa yang dinyatakan oleh lidahmu secara dusta: Ini halal dan ini haram! Dengan maksud mengada-adakan kebohongan terhadap Allah” (An Nahl:116).

                Implikasi dari pernyataan ketuhanan ini sangat luas. Maududi memahaminya sebagai berikut: “Tidak seorangpun dapat diizinkan untuk menjalankan perintah-perintah atau membuat peraturan-peraturan atas dasar haknya sendiri, dan tak seorangpun diharuskan menerima kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut dan untuk mentaati ketentuan-ketentuan ini”.

                Pernyataan ini menunjukkan keterikatan yang sangat erat antara agama dan politik atau agama dan negara. Islam sama sekali tidak bisa dipisahkan dari urusan kenegaraan, karena hanya dengan menggunakan mainstream aturan ketuhanan saja berbagai persoalan kehidupan bisa terselesaikan secara tuntas. Berbagai hukum dan undang-undang buatan manusia telah terbukti gagal melakukan fungsi pemakmuran dan pemeliharaan alam semesta, telah tampak kerusakan yang meluas akibat undang-undang yang tidak merujuk kepada aturan ketuhanan.

                Oleh karena itu, Al Maududi menambahkan keterangan, “Tidak seorangpun dapat diberi hak untuk membuat undang-undang atas kekuasaannya sendiri dan tak seorangpun berkewajiban mematuhinya. Hak-hak itu berada dalam kekuasaan Allah semata-mata”.

                Manusia tidak memiliki kewenangan mutlak dalam melakukan pengaturan dan pemakmuran alam semesta. Pemikiran manusia bersifat nisbi, senantiasa terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Jika manusia diberi kebebasan mutlak menentukan segala arah kehidupannya, tentu senantiasa memunculkan konflik. Manusia hanyalah khalifah, yang oleh karenanya seorang wakil rakyat tak bisa melakukan sesuatu menurut kehendak sendiri. Ia hanya melakukan sesuatu sesuai keinginan pihak yang mewakilkan, sebagaimana dikatakan lebih lanjut oleh Al Maududi:

                “Menurut teori ini, kedaulatan adalah di tangan Allah. Hanya Dialah pembuat undang-undang. Tidak seorangpun, walaupun Nabi, yang mempunyai hak untuk memerintah orang lain atas haknya sendiri untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Rasulullah Saw sendiri dalam menjelaskan tugas kerasulannya tergantung dari perintah Allah”.

                Pada kenyataannya kekuasaan alam berada dalam diriNya, maka Allah pula yang sesungguhnya berhak memberikan atau mencabut kekuasaan pada manusia:

                “Ketakanlah: Ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu”

                “Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rizki siapapun yang Engkau kehendaki tanpa hisab” (Ali Imran: 26-27).

                Dalam ayat lain Allah menegaskan:

                “Allah memberi pemerintahan kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Mahaluas pemberianNya lagi Maha Mengetahui” (Al Baqarah: 247).

                Yusuf Qardhawi mengutip pernyataan Dr. Dhiauddin Ar Ris mengenai kegiatan kenegaraan di zaman Nabi saw, sebagai berikut: “Tidak diragukan lagi sistem yang telah ditegakkan oleh Rasulullah saw dan orang-orang beriman yang menyertai beliau di Madinah, jika ditinjau dari segi operasional dan diukur dengan politik di zaman modern, bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah sistem politik dengan segala atributnya. Pada saat yang sama bukanlah berarti menolak untuk disebut sebagai sistem agama, apabila anggapan itu dilihat dari segi tujuan dan faktor pendorongnya, serta dasar pengertian yang menjadi titik sentral”.

                Pernyataan ini mengarah kepada pemahaman adanya keterpaduan yang harmonis dari ajaran Islam dalam urusan dunia dan akhirat, politik dan akhlaq, atau juga negara dan agama. Prinsip dasar kedaulatan Allah di alam semesta memiliki makna kekuasaan harus diselamatkan di tangan orang-orang yang memahami otoritas ketuhanan di alam semesta. Berarti, diperlukan sejumlah usaha untuk merealisasikan kedaulatan Allah di alam semesta, agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang durhaka kepada Tuhan.

 

Kegiatan Penetrasi Kelembagaan Negara 

                Gerakan dakwah setelah mengkonstruksi berbagai perangkat baik infrastruktur maupun suprastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam suatu negara, harus segera melakukan upaya tindak lanjut untuk mewarnai lembaga-lembaga kenegaraan. Gerakan dakwah tidak berpikir untuk melakukan makar atau merebut kekuasaan secara paksa terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, akan tetapi mereka berpikir kontribusi dalam lembaga pemerintahan untuk bisa menentukan arah kebijakan kenegaraan. Gerakan dakwah harus senantiasa menggunakan cara-cara yang konstitusional dalam mencapai tujuan-tujuannya.

                Di antara bentuk kegiatan penetrasi lembaga kenegaraan yang bisa dilakukan oleh gerakan dakwah adalah:

  1. a.      Mempersiapkan pelaku mihwar daulah

                Tatkala gerakan dakwah telah sukses menapaki lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan politik, mereka memiliki bekal yang amat cukup untuk menambah volume pekerjaan di bidang kenegaraan. Hanya saja, ada berbagai bentuk dukungan yang perlu dipersiapkan secara matang, agar kemunculan gerakan dakwah dalam kancah kenegaraan tidak berdampak negatif, baik bagi bangsa dan negara maupun bagi gerakan dakwah dan dakwah Islam.

                Mengurus negara tentu saja tidak sederhana, sebab ia bukan saja organisasi, namun ia menghimpun berbagai macam dan jenis organisasi. Dalam satu organisasi tertentu yang bersifat lokal saja, mengelola urusan keorganisasian memerlukan berbagai macam kecakapan yang memadai sehingga bisa menggerakkan roda organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian pula urusan kenegaraan, putaran gerak kelembagaan negara harus bisa terjalin secara sinergi agar efektif mencapai tujuan.

                Untuk itu pembekalan dari berbagai sisi terus diperlukan. Sisi ketahanan spiritual harus semakin dikuatkan, karena memasuki medan dakwah di wilayah kenegaraan akan semakin berat dan banyak tantangan serta godaannya. Pembekalan pengetahuan dan ketrampilan bernegara, juga harus mendapatkan perhatian, sehingga akan bisa mengelola pekerjaan kenegaraan dengan profesional.

                Di Indonesia, setelah keruntuhan imperium orde baru yang berkuasa selama lebih dari tigapuluh tahun, bergulirnya kekuasaan dari seorang Presiden ke Presiden lainnya berikut perubahan-perubahan kabinet yang terjadi di dalamnya, sama sekali tidak menyentuh wilayah reformasi moral dan peningkatan profesionalitas. Pemilihan Umum yang terjadi paska keruntuhan Orde Baru memang relatif lebih demokratis dibanding sebelumnya, akan tetapi hasil Pemilihan Umum yang demokratis tersebut tidak menjamin terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kredibilitas moral dan profesional.

                Apabila para aktivis dakwah tidak dipersiapkan dengan serius untuk menghadapi kegiatan di mihwar daulah ini, bisa jadi akan mengulang kegagalan pemerintahan dari masa ke masa dalam konteks tidak profesionalnya mengelola urusan kenegaraan. Secara moral bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, akan tetapi secara profesionalitas masih perlu dipertanyakan kemampuannya. Itulah sebabnya penyiapan harus terjadi secara serius.

  1. b.      Menyiapkan cetak biru sistem pemerintahan

                Gerakan dakwah jangan lupa harus sudah memiliki konsep yang jelas mengenai sistem kenegaraan atau pemerintahan seperti apa yang hendak diaplikasikan. Jangan sampai semangat melakukan perbaikan kondisi pemerintahan tidak sebanding dengan penyiapan konsep yang diperlukan. Apabila gejala ini terjadi, niscaya perbaikan pemerintahan tidak akan optimal.

                Sebagaimana telah disebutkan di depan, bentuk pemerintahan yang dikehendaki Islam tidak ada dalil pasti mengenainya, dengan demikian hal ini masuk wilayah ijtihad dimana dimungkinkan ada beberapa model dalam mengaplikasikan. Masing-masing negara bisa jadi akan berbeda bentuk pemerintahan yang dipilih, mengingat kondisi geografis, sosiologis maupun historis negara tersebut yang memang tidak sama.

                Di antara berbagai ijtihad yang ada mengenai bentuk pemerintahan yang bisa mewadahi misi dan semangat reformasi Islam, telah harus didetailkan sampai ke tingkat teknis bentuk ideal yang dianggap paling sesuai dengan situasi dan kondisi setiap negara. Ketidaksiapan konsep operasional ini merupakan titik lemah yang akan menggiring gerakan dakwah menuju kepada posisi yang amat sulit.

                Cetak biru (blue print) sistem pemerintahan yang dikehendaki harus dipersiapkan secara masak, agar benar-benar bisa menampakkan keagungan nilai-nilai Islam tatkala diaplikasikan dalam konteks kenegaraan. Banyak sudah kisah kegagalan pemerintah yang tengah berkuasa, mereka tidak memiliki sebuah konsep yang jelas dalam menangani urusan rakyat dan negara. Dampaknya terjadilah kebijakan yang tambal sulam dan saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kegagalan seperti ini tak boleh terulang pada gerakan dakwah.

  1. c.       Memasukkan aktivis dakwah dalam berbagai lembaga pengambilan kebijakan negara

                Pada saat gerakan dakwah memasuki lingkar kegiatan penetrasi kelembagaan politik, mereka telah memasukkan para aktivis ke gedung parlemen sebagai pimpinan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian dari mereka ada yang menjadi ketua fraksi, ketua komisi, atau ketua panitia kerja. Hal ini merupakan bagian dari cara keterlibatan dalam pengambilan kebijakan strategis.

                Pada saat memasuki wilayah kerja kenegaraan, berbagai lembaga strategis lainnya penting untuk mendapatkan perhatian. Lembaga-lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau kota, merupakan tempat pengambilan kebijakan yang amat strategis. Oleh karena itu sudah selayaknya para aktivis dakwah mengambil peluang keterlibatan atau keterwakilan dalam lembaga pemerintahan tersebut.

                Kabinet juga merupakan tempat pengambilan kebijakan strategis kenegaraan. Apabila para menteri kabinet diisi oleh mereka yang memiliki komitmen keislaman dan keumatan, maka akan berdampak kepada perbaikan kualitas kebijakan yang lebih sesuai dengan arahan Islam. Selama ini, ketika para menteri kabinet di sebuah negara diisi oleh kalangan yang tidak menjadikan Islam sebagai rujukan, sering menimbulkan kemudharatan bagi umat.

                Paling tidak ada tiga gejala yang muncul secara sangat fenomenal dalam kehidupan birokrasi sekarang ini. Pertama kebobrokan moralitas di semua sektor, kedua, merajalelanya praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan ketiga, tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi untuk memunculkan clean government. Inilah penguat argumen perlunya gerakan dakwah memiliki kebijakan memasuki wilayah birokrasi dengan tujuan ishlah al hukumah (memperbaiki pemerintahan).

                Bahkan jabatan presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, camat dan lain sebagainya, sudah selayaknya diambil oleh person yang memiliki komitmen keislaman dan keumatan. Di Indonesia selama kurun pemerintahan orde baru, jabatan-jabatan tersebut banyak diduduki oleh militer dengan program dwifungsi ABRI, dan ternyata bisa diarahkan sesuai dengan kepentingan penguasa, yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat yang mayoritas Islam. Apabila jabatan tersebut berada di tangan orang yang menjadikan Islam sebagai rujukan, niscaya nilai dakwah akan terkokohkan dalam berbagai lini yang amat strategis.

  1. d.      Menyusun pemerintahan baru

                Pada kondisi dimana gerakan dakwah telah memungkinkan untuk memiliki kekuasaan karena kemenangan mutlak partai dakwah dalam Pemilihan Umum, maka amat dimungkinkan mereka menyusun sebuah pemerintahan baru yang benar-benar dirancang dan diarahkan sesuai misi dakwah Islam. Artinya, aktivis dakwah bukan “sekedar” memasuki bagian-bagian posisi strategis kenegaraan, akan tetapi telah memiliki kekuatan penuh untuk menyusun sebuah pemerintahan baru.

                Kondisi ini menghajatkan ketersediaan personal serta daya dukung yang memadai, di satu sisi, dan kejelasan konsep pemerintahan baru yang hendak diterapkan pada sisi yang lain. Sebab pemerintahan baru yang dikehendaki tentu saja bukan hanya sekedar pergantian orang, akan tetapi juga perangkat aturan atau mekanisme penyelenggaraan kenegaraan yang lebih disesuaikan dengan maqashid syari’ah.

                Pemerintahan baru yang dimaksud harus merupakan representasi dari visi keislaman yang telah menjadi landasan gerakan dakwah selama ini, sebagaimana dijelaskan Allah Ta’ala:

                “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal shalih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka khalifah (berkuasa) di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Ku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (An Nur:55).

                Pemerintah yang menunaikan roda kekuasaan harus merupakan representasi dari makna tauhid dalam bidang kenegaraan. Mereka tidak boleh melakukan penyimpangan dari nilai tauhid, dengan melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan otoritas ketuhanan.

  1. e.      Menetapkan undang-undang atau peraturan

                Sebagaimana dalam pembahasan mengenai kedaulatan Allah di atas, penguasa hanyalah wakil atau pelaksana dari produk ketentuan yang datang dari Allah.  Manusia tidak memiliki otoritas mutlak. Allah telah berfirman:

                “Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu adalah hak (prerogatif)-Nya” (Al A’raf:54).

                Dari penegasan di atas, penetapan hukum atau aturan untuk memerintah adalah hak dan otoritas Allah. Akan tetapi dalam pembahasan mengenai aspek legislatif dari parlemen, Islam tidak melarang legislasi (pembuatan undang-undang). Hanya saja cakupannya terbatas, yaitu peraturan, undang-undang, hukum atau kebijakan yang tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Sebagai contoh yang mudah, minuman keras atau perjudian tidak boleh diizinkan karena Allah telah melarangnya; atau hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dan jelas dalam Al Qur’an tidak boleh dibatalkan atau diubah.

                Oleh karena itu, selama Al Qur’an dan As Sunnah telah mengatur secara eksplisit dan kuat (qath’i) suatu masalah, maka badan legislatif tidak berhak melakukan perubahan. Sedangkan dalam masalah-masalah dimana syari’at tidak mengaturnya, dan dimana contoh-contoh dan kebiasaan-kebiasaan tidak tersedia, maka badan legislatif mempunyai hak penuh merumuskan peraturan perundangan. Sebagai contoh yang masuk kategori ini misalnya mengenai perindustrian, perburuhan, atau tindakan-tindakan badan hukum.

                Tatkala gerakan dakwah telah berhasil membentuk sebuah pemerintahan baru beserta segenap kelengkapannya, maka produk-produk hukum dan perundangan yang keluar darinya haruslah sesuai dengan misi dakwah Islam yang berorientasi kepada perbaikan kehidupan masyarakat dan penyelenggara kenegaraan. Kebobrokan moralitas pejabat yang selama ini telah menjadi gejala umum harus diberantas dengan tegas. Praktek-praktek KKN harus dihilangkan dengan tuntas, berbagai borok dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan harus segera dibersihkan.

                Selama ini ada stigma negatif yang senantiasa diarahkan kepada Islam dan produk hukum Islam, bahwa apabila Islam dijadikan aturan kenegaraan maka akan terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia dengan model-model hukum yang ditetapkan. Stigma ini tentu amat jauh dari kebenaran, karena pada kenyataannya Islam memiliki sifat hukum yang elastis, dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Wilfred Cantwell Smith dalam bukunya Islam in Modern History menulis, “Islam adalah kekuatan sosio-kultural satu-satunya yang paling konsisten dan kenyal  di daerah-daerah yang didiami oleh penduduk Muslim yang sangat banyak.”

                Dialektika publik “mana yang lebih dahulu: memperbaiki rakyat atau mengambil kekuasaan”, menjadi tidak relevan untuk dibahas dalam konteks ini, justru setelah kita berbicara rekayasa gerakan dakwah sejak dari proses ideologisasi, sosialisasi, penetrasi lembaga politik dan kenegaraan. Sebab, tampak jelas dalam langkah-langkah rekayasa ini sebuah pendekatan menyeluruh, bahwa perbaikan masyarakat menjadi orientasi sejak langkah awal gerakan dakwah di medan sosial (mihwar sya’bi).

                Demikianlah beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada saat gerakan dakwah telah menapaki mihwar daulah. Pekerjaan yang tentu saja sangat berat dan memerlukan tenaga yang luar biasa untuk menunaikannya. Tantangan eksternal sedemikian kuat dan besar di medan dakwah kenegaraan ini, karena menyangkut kepentingan-kepentingan ideologis, politis maupun pragmatis yang amat banyak variannya. Oleh karena itu gerakan dakwah harus mengopersionalkan aktivitasnya pada empat lingkar kegiatan ini secara sinergis dan simultan.

Iklan

13 thoughts on “Menyongsong Mihwar Dauli (Materi Tatsqif Spesial Pak Cah)

Mari berdiskusi

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s