Merdeka “dari korupsi”, atau mati!


Walau terlambat, perayaan sudah kemarin tetapi baru posting hari ini, saya kira tak masalah, daripada tidak sama sekali. Dan hal yang ingin saya bicarakan tak lain dan tak bukan adalah tentang kemerdekaan Indonesia, yang kita ketahui bersama, negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Satu hal yang pasti, bahwa kita ingin menekankan di sini, perayaan kemerdekaan kali ini mestinya tidak menjadi suatu peringatan yang seremonial saja. Sering kali, rutinitas tahunan seperti ini memang mudah terjebak dalam hal-hal yang sifatnya seremonial dan membenamkan substansi-substansi reflektif atas peristiwa itu. Peringatan Kemerdekaan sudah terlalu sering hanya diasosiasikan dengan kemeriahan lomba balap karung, upacara, panjat pinang, tirakatan, umbul – umbul,  atau simbolisasi lagu-lagu perjuangan. Hal tersebut sebenarnya tidak masalah, tapi ternyata ada hal yang lebih substantive lagi selain daripada itu, yakni memerdekakan Indonesia secara utuh. Ini pekerjaan besar kita.

Tidak ada salahnya, menjelang peringatan 66 Tahun Proklamasi, kita memaknai kembali arti kemerdekaan. Memaknai di sini bukan berarti sekadar membeberkan hal-hal simbolik tentang kemerdekaan. Lebih dari itu, kita berharap dapat menemukan suatu rumusan moral imperatif yang sejalan dengan situasi bangsa saat ini, dan menjadi pendorong yang menginspirasi seluruh warga untuk bergerak menjadi bangsa yang benar-benar merdeka.

Makna kemerdekaan bukan hanya lepas dari penjajahan namun lebih dari itu adalah bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Inti kemerdekaan bagi sebuah negara adalah kemampuan bangsanya dari kebodohan dan kemiskinan serta perilaku culas serta korupsi para pemimpinnya. Belum semua rakyat merasakan dan memaknai merdeka tidak hanya sekedar lepas dari penjajahan. Di Usia ke-66 Indonesia ini, layak juga direnungkan dan disadari bersama bahwa iklim kemerdekaan belum secara nyata memerdekakan anak bangsa dari belenggu keterpurukan dan keprihatinan. Kemerdekaan yang diyakini sebagai jembatan emas menuju terwujudnya tujuan-tujuan nasional Indonesia juga masih belum maksimal disadari.

Penyelenggara negara tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap hak asasi manusia (HAM) sehingga sikap setengah – setengah dalam mengelola negara dan pemerintahan seringkali terjadi. Prinsip bernegara secara baik dan bertanggungjawab hanyalah sekedar doktrin yang menjadi sekadar teriakan pencanangan berbalut seremonial dan rutinitas. Lalu, agar kesadaran akan tanggungjawab bernegara dan berpemerintahan yang baik itu dirasakan oleh rakyat maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni senantiasa menjunjung tinggi rasa kebangsaan melalui Pancasila sebagai ideologi nasional. Lalu senantiasa menjadikan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 sebagai peta jalan dan arah serta masa depan bangsa ini. Menyadari amanah kemerdekaan dan dengan usaha sadar pula mampu merawat kemerdekaan itu dengan memusnahkan segala perilaku culas dan koruptif dalam kepengelolaan negara dan pemerintahan. Terakhir, memiliki keberanian dalam keteladanan dan kesederhanan sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Hal tersebut bisa terealisasi jika pemimpin bangsa menempatkan dirinya terdepan dan mampu menjadi panutan, jika tidak maka semua harapan itu akan sia-sia.

Selain rakyat harus benar-benar sadar dalam menentukan pemimpin pilihannya dengan benar, juga seluruh proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus diawasi untuk mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Karena, meskipun telah merdeka selama 66 tahun, Indonesia masih jauh dari cita-cita yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Mayoritas rakyat Indonesia masih belum menikmati kemerdekaan yang hakiki karena terbelenggu ”penjajah” berupa kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi. Di bidang ekonomi dan perdagangan misalnya, rakyat Indonesia kini hanya dijadikan pasar bagi produk-produk dan pasar asing yang semakin berkuasa di Indonesia. Parahnya lagi, serbuan produk asing bukan hanya berasal dari sektor manufaktur, tetapi juga hampir semua sektor, termasuk pertanian, dan yang lebih parah, kita justru “menikmati’ penjajahan sistematik dari asing tersebut.

Dapat dikatakan, bangsa dan negara Indonesia kini berada pada titik terendah. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya kekuatan yang bisa menyejahterakan rakyat. Dulu, bangsa ini menjadi lemah, tetapi sebaliknya negara menjadi terlalu kuat. Sekarang, bangsa Indonesia menjadi lemah sementara negara juga lemah. Belum lagi, pemerintah dan legislatif juga tidak serius menyelesaikan aneka keruwetan persoalan bangsa. Negara tidak mengambil langkah-langkah yang semestinya untuk menyelesaikan persoalan, yang sesuai dengan harapan rakyat.

Dan sudah sangat mendesak sekali, Bangsa ini memerlukan perubahan substansial, bukan perubahan artifisial, agar kembali menmukan kejayaannya. Peringatan Ke-66 Hari Kemerdekaan RI kali ini kembali bertepatan dengan Ramadan. Bahkan, 17 Agustus 2011 bertepatan dengan 17 Ramadan 1432 H, tanggal yang diyakini sebagai permulaan turunnya Kitab Suci Alquran. Dengan dua peringatan penting itu. kita ingin mengajak seluruh warga kembali pada optimisme berbangsa yang didasari semangat spriritual. Kita meyakini, dua hal itulah yang bisa menjadi modal utama kita untuk keluar dari situasi keterpurukan multidimensi.

Menurut Ernst B Hass, dalam tulisannya ”Nationalism: An Instrument Social Construction” (1993: 508) dikatakan bahwa nasionalisme merupakan doktrin solidaritas sosial yang dilandasi oleh ciri dan simbol kebangsaan. Adapun menurut Kate Manzo (1955:44), nasionalisme dapat berkaitan dengan tingkah laku yang dimotivasi oleh ideologi. Bila dua gagasan tersebut diadaptasi, sebenarnya kini bangsa kita tengah dijajah kolonial bentuk baru, yakni para koruptor.

Hari-hari ini republik ini seperti menyongsong kebangkrutan, karena hampir seluruh kekayaan alam dan kekayaan yang dihimpun dari dana pajak rakyat dalam bentuk APBN dan APBD digerogoti kruptor. Korupsi tidak lagi di pusat kekuasaan eksekutif tetapi merambah di legislatif, bahkan di partai politik, dan bersemayam di tubuh yudikatif (hakim, jaksa, dan polisi). Lebih jauh lagi menjalari politikus dan birokrat muda seperti M Nazaruddin (32) dan Gayus HP Tambunan (29). Yang terbaru dan juga mencengangkan adalah kasus M Nazarudin yang juga pada akhirnya merongrong kewibawaan Indonesia.

Di titik ini kita perlu mewujudkan nasionalisme baru dengan pertama-tama menemukan maskot atau semacam common flatform untuk membentuk kesadaran publik akan perlunya mencintai negerinya. Seperti kata Ernest Renan (1823-1892) dalam bukunya Qu’est-ce qu’une Nation? (What is Nation?) (1996:41-55), bahwa timbulnya nasionalisme didasarkan pada perasaan menderita bersama (having suffered together) sehingga dirasa perlu menjemput kegemilangan (genuine glory).

Korupsi mestinya menjadi salah satu beban dan rasa penderitaan bersama bagi bangsa ini. Karena korupsilah bangsa ini tak mampu segera bangkit dari keterpurukan krisis berkepanjangan hingga menyeret rakyat di negeri ini menjadi korban. Untuk itulah bersegera dan berkonsistenlah bersama memerangi dan membenci perilaku korup agar kita dapat segera menjemput kegemilangan masa depan bangsa.

Jangan kita biarkan korupsi hanya menjadi slogan politik penguasa atau topik kajian dan seminar di perguruan tinggi. Namun begitu usai acara, korupsi hanya menjadi hiasan bibir, dilupakan dalam perilaku sehari-hari. Pertanyaannya adalah apa yang mesti dilakukan untuk memerdekakan bangsa ini dari mental korupsi? Untuk memanifestasikan solidaritas antikorupsi sebagai wujud cinta negeri (nasionalisme) perlu kiranya memopulerkan pernyataan reflektif, misalnya ”Koruptor Tidak Nasionalis”, ”Koruptor adalah Penjajah”, ”Koruptor adalah Teroris” dan sebagainya.  

Sosialisasi gagasan ini penting dilakukan dan diindoktrinasikan ke semua level masyarakat, terutama lembaga pendidikan formal atau informal dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, sebagai bagian dari mewujudkan nilai-nilai nasionalisme pada era kekinian.

Akhirnya, kita menyadari bahwa bangsa ini sedang terpuruk dan belum merdeka, namun setidaknya cahaya optimism itu harus kita letupkan dalam dada kita, bahwa suatu saat Indonesia akan kembali berada dalam puncak kejayaannya, rakyatnya sejahtera, negaranya dikagumi oleh negara lainnya, dan untuk waktu yang cukup panjang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan global. Tingggal peran – peran kontributif kitalah yang ditunggu, mensejahterakan Indonesia, memerdekakan Indonesia. Merdeka!

Mari berdiskusi

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s