Membongkar kebobrokan Bank Indonesia (dibalik Skandal Bailout Century)


Selasa (12/01) sekelompok mahasiswa (± 200 mahasiswa) yang berasal dari KAMMI Daerah Semarang dan elemen Lembaga Kemahasiswaan dari BEM KM UNDIP dan BEM KM Unnes menggelar unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus Bank Century yang justru semakin berlarut – larut tanpa penyelesaian yang konkrit dari Pansus Century. Aksi yang merupakan gabungan dua gerakan mahasiswa tersebut diawali dari depan Gedung BI , kemudian berlanjut di Videotron, kemudian berlanjut ke gedung Gradika dengan berjalan mundur sebagai bentuk ekspresi kemunduran pemerintahan saat ini. Aksi di gedung Gradika kemudian berlanjut ke gedung DPRD Provinsi. Sempat diwarnai aksi saling dorong mahsiswa dengan aparat kepolisian, aksi yang dikoordinatori oleh KAMMI daerah Semarang itu berakhir damai. Inti dari aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan yang berlarut – larut terhadap kinerja pemerintahan SBY. Tuntutan untuk menon aktifkan dua pejabat tinggi Negara (Wapres dan Menkeu) gencar diteriakkan oleh elemen mahasiswa yang mempunyai logo Kepalan tangan yang menggenggam dunia tersebut. Seakan tidak puas dengan aksi itu, Arief Eka Atmaja (Ketua KAMMDA Semarang) mengatakan ini adalah baru awal dari sebuah perjuangan, dan akan kembali dengan masa yang lebih besar. Memang seperti kita ketahui bersama, kasus Bank Century yang menyeret nama pejabat tinggi pemerintah telah menimbulkan kontroversi dimana – mana, dan aksi tersebut adalah bagian dari bentuk ekspresi kekecewaan mahasiswa pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya terhadap kasus Bailout Dana talangan Century yang kita ketahui bersama nominalnya sangat mencengangkan (6,7 trilyun).

Saya tidak akan membahas Bank Centurynya dalam artikel ini, melainkan dari pokok permasalahan utama yang menurut saya sangan memberikan andil atas kasus century ini. Bank Indonesia. Ya, Bank sentral itulah yang sebenarnya perlu untuk meudian kita lihat secara lebih cermat mekanisme kerjanya. Mari kita simak fakta – fakta menarik yang terjadi. Setelah Pansus Hak Angket Bank Century bekerja lebih dari sebulan, terbukalah kebobrokan – kebobrokan BI. Tidak hanya terhadap berbagai kejanggalan dalam kasus Bank Century, tapi lebih dari itu terbuka betapa amburadulnya lembaga Negara bernama Bank Indonesia. Adalah pemanggilan pejabat dan mantan pejabat BI oleh Pansus Bank Century menjadi kunci yang membuka kebobrokan di tubuh bank sentral Indonesia itu. Bobrok tidak hanya segi perilaku pejabatnya, tapi juga buruk dalam mekanisme kerja Bank tersebut.

Padahal, sebelum kasus Century ini muncul kepermukaan, semula publik memandang BI sebagai lembaga bergengsi. Seperti diketahui bersama, BI, sejak reformasi, menjadi salah satu dari sedikit lembaga negara yang menikmati secara penuh otonomi. Gubernur BI tak lagi ditunjuk oleh Presiden, tapi dipilih oleh DPR lewat uji kepatutan dan kelayakan. BI tidak bisa dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Dan gengsi lembaga BI tidak sebatas itu. Sebagai jantung perekonomian Indonesia, para petinggi BI menikmati gaji yang amat tinggi. Mereka menerima gaji ratusan juta rupiah setiap bulan, di luar berbagai fasilitas dan insentif lainnya. Karena itu, mereka yang duduk di jajaran petinggi BI berasal dari kalangan terbatas dan tentu saja mereka adalah “orang-orang yang berkualitas”. Kapasitas dan profesionalitas pejabat BI tidak perlu diragukan lagi. Juga, sikap mental mereka sejatinya tak perlu disangsikan.

Namun itu dulu, sekarang bsa kita lihat, pandangan publik termasuk mahasiswa, berbalik satu lingkaran alias tigaratus enam puluh derajat setelah sebulan kita begitu muak menyaksikan pengadilan politik terhadap kasus Bank Century di Senayan. Bobot yang selayaknya disandang pejabat dari sebuah lembaga negara yang independen tidak terlihat sama sekali. Mari kita lihat, misalnya, kesaksian para pejabat dan mantan pejabat BI di sidang Pansus Bank Century sejauh ini. Mereka saling silang pendapat dan saling lempar tanggung jawab. Bahkan, tidak jarang melimpahkan tanggung jawab ke pejabat di bawahnya. Apakah ini yang kemudian dinamakan orang – orang yang berkualitas?

Padahal, mereka sama-sama mengikuti rapat. Sama-sama membahas, bahkan lewat perdebatan panas, dan seharusnya sama-sama mengetahui hasil rapat. Lebih dari itu, rapat-rapat baik menyangkut proses merger Bank Century maupun proses bailout, semuanya tercatat. Seandainya ada pejabat yang tak mengikuti rapat, toh mereka dilapori. Jadi, harusnya tidak ada alasan untuk saling silang pendapat terhadap keputusan yang dihasilkan dari sebuah rapat. Bahwa prosesnya terjadi perdebatan sengit, tentu sesuatu yang wajar-wajar saja.

Pengadilan politik di Senayan juga memperlihatkan betapa faktor pengawasan menjadi titik amat lemah di BI. Rasionalitas publik jelas amat terganggu ketika sebuah bank kecil yang berkali-kali melakukan pelanggaran justru memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek, bahkan di-bailout. Mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung, yang semestinya menjadi senjata ampuh BI untuk membedah bank bermasalah, sama sekali tidak dijalankan. Bahkan, akuntabilitas dan transparansi, yang diagung-agungkan BI, juga diabaikan dalam kasus Bank Century.

Sepertinya BI tidak belajar dari pengalaman kasus sebelumnya, yakni BLBI. Kasus BLBI yang juga sempat disinggung Muhammad Nur Shodiq (Presiden Mahasiswa Unnes) dalam orasinya, yang seperti diketahui bersama, pernah menyeret sejumlah pejabat BI ke bui, dan sepertinya pemerintah tidak belajar dari kasus tersebut. BI yang semula dipandang lembaga terhormat dan bermartabat, berubah menjadi lembaga sarang penyamun duit negara. Bank Century dijadikan piaraan untuk memuluskan nafsu para penyamun.

Para pejabat BI, seperti lembaga-lembaga Negara korup lainnya, kerap melakukan kejahatan dengan berlindung di balik kebijakan. Selama prosedur dipenuhi, kejahatan dianggap sah. Karena itu, sudah waktunya KPK melakukan penyadapan kepada para pentinggi BI agar borok di bank sentral itu tidak berubah menjadi penyakit yang mematikan. Dan tentunya yang ingin kita harapkan kedepan adalah terciptanya kondisi Indonesia yang bersih, bebas dari mafia – mafia peradilan, KKN, dan hal – hal yang sebenarnya justru akan menodai warna putih dalam di bendera kita tentang makna kesucian. Semoga para pejabat – pejabat kita, kita, dan seluruh rakyat Indonesia mampu mencermati setiap kondisi yang ada. Dan sebuah pesan untuk Pak SBY, jangan banyak – banyak membuat pansus, Tim 8, atau tim – tim lain yang digunakan dengan dalih untuk memberantas mafia peradilan, namun malah memakan banyak anggaran.

Iklan

Mari berdiskusi

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s