Memperteguh komitmen oposisi

Di unduh dari : Editorial Media Indonesia edisi sabtu, 17 oktober 2009http://mediaindonesia.com

Sepertinya hari – hari ini sampai minggu depan menjadi agenda paling sibuk bagi SBY-Boediono dan para anggota koalisinya, karaena kita tahu bersama, menjelang pelantikan kabinet baru SBY – Boediono tanggal 20 nanti, ada perasaan yang wa – was dari partai – partai peserta koalisinya, apakah kader – kader terbaiknya akan dijadikan memnteri atau tidak. hari kamis (15/10) para pemimpin partai politik yang mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono menandatangani kontrak politik . Tujuannya adalah untuk memperkuat koalisi baik di pemerintahan maupun di parlemen. Kontrak politik itu ditandatangani lima partai yang ‘berkeringat’ memenangkan Yudhoyono dalam pemilihan presiden Juli lalu, yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.  Seperti kita ketahui bersama, Partai Golkar yang mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri dalam pilpres lalupun, tanpa malu-malu pun bergabung dalam koalisi dan meneken kontrak demi memenuhi hasrat berkuasa. Dengan demikian, pemerintahan Yudhoyono-Boediono ditopang 75% kekuatan politik di DPR. Tentu ada segi positif – negatif dari semua itu. Segi negatifnya, koalisi besar itu berpotensi membunuh daya kritis oposisi yang minoritas. Apa pun kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan, misalnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pasti disetujui DPR. Segi positifnya, dengan modal dasar yang cukup besar, yaitu meraih 60,80% kepercayaan rakyat dalam pilpres ditambah lagi sokongan suara di parlemen 75%, mestinya tidak ada lagi keraguan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang hanya berpihak kepada rakyat. Bukan lagi kebijakan yang sekadar membentuk pencitraan diri agar terpilih kembali menjadi presiden sebab pada 2014 Yudhoyono tidak bisa lagi dicalonkan menjadi presiden. Lima tahun ini adalah masa pembuktian terakhir Yudhoyono sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Terbuka dua kemungkinan: dia bekerja dan berkarya habis-habisan demi kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan negara; atau dia bersukaria dengan aji mumpung dan berlakulah dalil semakin besar kekuasaan semakin korup pemerintahan. Karena itu, oposisi penting, sangat penting, untuk melakukan checks and balances. Dalam perspektif inilah PDI Perjuangan diharapkan mengambil posisi di luar pemerintahan sehingga bersama Gerindra dan Hanura menjadi kekuatan oposisi. Tiga partai itu harus berbesar hati menjadi oposisi. Partai oposisi sama mulianya dengan partai yang memerintah, bahkan jauh lebih mulia daripada partai yang menggadaikan ‘harga diri’ demi memenuhi hasrat berkuasa. Kekuatan oposisi yang hanya 25% di parlemen tentu dapat dengan mudah digilas koalisi mayoritas. Karena itu, adalah tugas civil society memperteguh komitmen oposisi, jika tidak menghendaki pemerintah terjerumus dalam Orde Baru jilid dua.

Kabinet baru, Indonesia baru….

Bulan Oktober ini tentu menjadi bulan – bulan spesial, khususnya bagi SBY-Boediono beserta jajarannya. Ya, karena tanggal 20 Oktober 2009 adalah sebuah awalan untuk membentuk pemerintahan Indonesia yang lebih baik.  Sudah menjadi rahasia umum bahwa rakyat Indonesia juga telah menanti sebuah asa dari seluruh rakyat Indonesia. Asa tentang perbaikan di segala aspek kehidupan, asa tentang perbaikan birokrasi – birokrasi bermasalah, asa tentang perubahan – perubahan sisitem Indonesia yang lebih baik, dan tentunya adalah asa tentang perbaikan Indonesia menjadi negeri Indah nan permai. Tentu sudah menjadi tugas berat bagi SBY untuk membentuk tim yang tergabung dalam kabinet yang kokoh untuk mewujudkan semua itu. Pun sudah pasti SBY juga harus mengkoreksi kekurangan Kabinet 2004 – 2009 untuk dijadikan bahan evaluasi kedepan menjadi lebih baik. Dan setelah kemenangan di atas 60% dalam pemilu presiden memperlihatkan betapa SBY mudah mengalahkan para pesaingnya. Setelah menang, tugas SBY adalah membentuk kabinet. Mudahkah?

Ternyata tidak mudah. Karena harus memilih opsi kabinet yang berisi orang-orang profesional atau opsi kabinet akomodatif yang mewakili kepentingan koalisi partai politik yang amat gemuk. Atau pilihan kombinasi yang proporsional di antara keduanya. Membentuk kabinet yang diisi mayoritas kaum profesional berarti menyakiti partai-partai politik yang mengikat diri dalam koalisi. Salah satu kesepakatan koalisi adalah pembagian kursi kabinet. Pengingkaran itu akan berdampak krusial di parlemen.

Bila partai anggota koalisi sakit hati, mereka akan mengunci seluruh kebijakan pemerintah yang dihasilkan pikiran-pikiran kaum profesional itu. Siapakah yang akan menderita dari sikap parlemen seperti itu? Rakyat.

Rakyat yang telah menggunakan kedaulatannya dan negara yang telah membelanjakan ongkos yang amat mahal untuk sebuah pemilu menghasilkan pemerintahan yang gagal mengurus rakyat.
Pilihan kedua juga sama risikonya.

Bila kabinet nanti adalah kabinet politik yang mengakomodasi kepentingan parpol anggota koalisi, muncul persoalan kompetensi dan profesionalitas. Dengan anggota koalisi yang demikian gemuk, ditambah (kalau jadi) PDIP yang selama ini beroposisi juga masuk, akan semakin membengkak koalisi yang kepentingannya terhadap kekuasaan harus diakomodasi.

Belum lagi nanti Golkar yang merasa sejak lahir harus menjadi bagian dari kekuasaan menggabungkan diri ke dalam pemerintahan.Risiko yang paling gampang dibaca dari pilihan itu adalah portofolio kabinet yang supergemuk.

Presiden, karena ingin menyenangkan hati semua anggota koalisi, membengkakkan portofolio dengan menciptakan lembaga aneh-aneh. Misalnya menteri muda, wakil menteri, dan menteri senior.

Bahaya dari kabinet seperti itu sama, yaitu rakyat yang akan dikorbankan. Pemilu yang telah diongkosi sangat mahal oleh rakyat menghasilkan pemerintahan yang membuat rakyat sakit hati.
Itu karena selain profesionalitas dan kompetensi mereka yang diragukan, pemerintah kehilangan kekuatan pengontrol di parlemen.

Pemerintah bisa saja terjerumus pada otoritarianisme gaya baru karena tidak ada lagi oposisi. Kalau toh ada, oposisi hanya diperankan dua partai, Hanura dan Gerindra, dengan kekuatan di bawah 10%. Itu namanya oposisi jadi-jadian.

Oposisi yang tidak bermanfaat apa-apa.
Jadi, dua opsi ekstrem antara kabinet profesional dan kabinet akomodatif sama-sama menyimpan bahaya besar. Bahaya bagi lahirnya sebuah pemerintahan yang gagal.

Tentu saat ini SBY bersama timnya sudah mengantongi nama – nama yang nantinya ikut bersama SBY menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun kedepan. Dan kita hanya berharap bahwa orang – orang yang bersama SBY adalah mereka, orang – orang terpilih dari lingkungan terpilih, agar tentunya kebijakan – kebijakan yang ditelurkan adalah kebijakan yang berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Kita tunggu saja 20 Oktober, harapan baru untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Semoga.